SBY Takut Kepada Muchdi Pr

Penolakan Pengajuan  PK oleh Jaksa Agung, Cerminan Sikap Presiden SBY

Pernyataan Jaksa Agung Basrief Arief  yang menolak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Muchdi Pr, dan pernyataan resmi juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha bahwa kasus Munir telah, adalah cerminan bagaimana Kebijakan Hukum Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah nyata-nyata memperlemah secara sistematis upaya pengungkapan kasus konspirasi pembunuhan Pejuang HAM (cak)

Mengenang 7 Tahun Pembunuhan Munir

”Mendambakan Presiden yang tidak palsu”

7 September Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia

“The test of our history  (Presiden SBY, 2004)

Dalam kurun waktu tujuh tahun ini kasus pembunuhan Pejuang HAM Munir Said Thalib, belum juga ada tanda- tanda akan adanya penyelesaian.

Bukan hanya itu, semakin lama, semakin terang benderang pula adanya unsur kesengajaan dalam konteks melemahkan upaya penuntasan kasus ini oleh pemerintahan Presiden SBY, baik itu  oleh

Pemberian Remisi kepada Pollycarpus dalam rangka hari kemerdekaan, sebanyak 9 bulan 5 hari,  untuk kesekian kalinya oleh Kementrian Hukum dan HAM menciderai perasaan keadilan dan tidak berpihak pada akuntabilitas pengelolaan Negara yang baik.

KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) khawatir dengan sikap diam Presiden dan peran Kejaksaan Agung yang abai dalam penanganan kasus Munir. Hal ini ditandai dalam dua hal, pertama, dalam soal penangan kasus secara keseluruhan. Kedua, dalam soal penanganan (perlawanan hukum) dalam sidang pemeriksaan bukti/ saksi atas Peninjauan Kembali yang kedua yang diajukan oleh Pollycarpus, terpidana